Polisi cyber

Sebagai upaya memberantas praktik prostitusi dan pornografi di dunia maya, Polda Metro Jaya akan menggelar patroli cyber di dunia maya. Patroli ini akan melibatkan Satuan Cyber Polda Metro Jaya. Dalam usahanya, polisi akan melibatkan pakar teknologi.

Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi situs dan akun facebook porno. Untuk sementara ini, polisi telah berhasil mendeteksi beberapa situs yang menampilkan prostitusi terselubung, di antaranya situs B*1*com.

Beberapa situs dan akun facebook bahkan telah diblokir. Namun begitu, pemilik dari situs tersebut berhasil lolos dari jeratan aparat.



Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, polisi telah mengerahkan satu satuan khusus dalam menangani masalah cyber media ini. Petugas unit cyber, ungkapnya, bertugas untuk merazia akun facebook dan situs yang menampilkan praktik prostitusi.

“Mereka melakukan operasi via dunia maya. Jadi dengan mendeteksi keberadaan situs dan akun porno,” jelas Boy kepada para wartawan di mapolda Metro Jaya, Jum’at (12/02).
Boy menjelaskan, pihaknya mengalami sedikit kendala dalam mendeteksi keberadaan situs porno di dunia maya. Kendala yang dialami cukup kompleks, karena jumlah situs dan akun facebook porno sangat banyak. Disamping itu, kelihaian pelaku dalam menutupi kejahatan menjadi kendala tersendiri.

“Mereka itu memakai kode-kode rahasia, jadi butuh waktu bagi petugas untuk memecehkannya. Selain itu jumlah dari situs porno yang sangat banyak juga menyulitkan kami dalam memberats seluruh situs dan akun porno,” kata Boy.
Ia mengatakan, maraknya praktek prostitusi dan pornografi lebih disebabkan oleh kemajuan teknologi. Mudahnya seseorang dalam mengakses dunia maya, berkorelasi langsung dengan maraknya situs dan akun facebook porno.

“Karena sekarang masyarakat banyak yang akses ke internet, maka banyak pihak yang tidak bertanggung jawabmemenfaatkannya untuk melancarkan praktik haram tersebut. Inilah yang dinamakan “miss use cyber media” (penyalahgunaan cyber media),” ungkap Boy

Boy memberi himbauan pada masyarakat agar segera member informasi pada polisi, jika mendapati keberadaan situs porno. Informasi masyarakat, ungkapnya, akan mempermudah kerja polisi dalam memberantas praktik pornpgrafi dan prostitusi via dunia maya.

“Umumnya para member dan pelanggan situs porno itu sangat sulit dilacak. Mereka sangat pandai menutupi aktivitasnya. Salah satu cara untuk membongkar semua itu adalah dengan partisipasi aktif masyarakat. Jika mendapati ada situs dan akun facebook porno, segeralah melapoe ke polisi,” himbaunya.

Ironisnya, kebanyakan korban dari praktik situs porno adalah anak dibawah umur. Menurut Boy, hal tersebut berbahaya, karena secara langsung dapat mengganggu perkembangan psikologis dari anak. Oleh sebab itu, ia menyarankan pada pihak keluarga agar mengawasi aktivitas anaknya di dunia maya.

Polisi rekrut tenaga IT

Bandung - Polisi masih melakukan penyelidikan terkait hilangnya Devie Permatasari (13) yang diduga diculik teman kenalan di Facebook. Untuk melacak jejak siswi SMPN 28 Bandung tersebut, polisi menggandeng ahli informasi teknologi (IT).

Hal ini disampaikan Kapolsek Lengkong AKP Philemon Ginting saat dihubungi via telepon, Senin (19/10/2010).

"Proses penyelidikan sedang berjalan. Kami sudah bekerjasama dengan salah seorang ahli IT asal Jakarta," jelas Philemon.


Hadirnya ahli IT yang dilibatkan dalam pelacakan, kata Philemon, diharapkan mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Ia pun meminta dukungan dan doa agar
keberadaan Devie segera diketahui.

"Mudah-mudahan saja dalam minggu ini sudah ada hasilnya," terang Philemon.

Devie tak kembali ke rumah sejak 5 Oktober 2010. Keluarga makin cemas karena ponsel benomor CDMA milik Devie tidak aktif sejak itu. Ia diduga dibawa pergi
oleh satu pria yang dikenal via facebook. Belakangan menurut keterangan teman satu sekolah Devie, pria itu bernama Reno. Kasus ini ditangani Polsek Lengkong.

Ciri-ciri Devi yakni memiliki tinggi 155 sentimeter, kulit sawo matang dan rambut lurus sebahu. Saat terakhir diketahui hilang, Devie memakai seragam SMPN 28 Bandung, membawa tas ransel biru dan menggunakan sepatu hitam.

Pendidikan tidak membedakan antara anak yang sehat dengan anak cacat. Semua anak Indonesia di usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Berbekal dengan landasan itu, peserta didik dari tingkat Siswa Luar Biasa (SLB) berhak mendapat pendidikan layak termasuk penguasaan tentang informasi teknologi (IT).

"Kita tidak membeda-bedakan siswa sehat dengan siswa yang cacat, semuanya berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, karena mereka juga insan manusia, layaknya manusia normal lainnya," ucap Kepala Dinas Pendidikan Sumut Drs H Bahrumsyah, Kamis (20/10) di kantor Disdik Jalan T Cik Ditiro Medan.

Di era globalisasi yang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesatnya, juga "menyentuh" bagi siswa-siswa SLB yang di antaranya merupakan tunanetra, tunarungu, tunawicara dan cacat fisik lainnya.
Maka tidak heran jika Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdiksu) peduli dengan pemerataan pendidikan.

Sebab anak-anak yang terlahir dengan kekurangan juga berhak menguasai teknologi. Untuk itu Disdiksu telah menyerahkan bantuan delapan unit laptop beserta voucher internet ke delapan SLB negeri di Sumut.
Saat ini, kata Bahrum tidak hanya guru yang dituntut untuk memahami dan menguasai dunia IT tapi juga siswa bahkan siswa yang memiliki kekurangan atau cacat.

"Jika guru tidak paham dengan IT, maka dia akan tereliminasi dengan sendirinya," katanya.
Terhadap siswa yang cacat itu, Bahrumsyah mencontohkan, satu orang siswa tunarungu membutuhkan dua orang pengajar yakni guru yang paham akan metode pembelajaran terhadap tunarungu dan guru yang paham tentang kerunguan siswa tersebut.

Disebutkannya, dari delapan SLB di Sumut hanya Medan yang mempunyai guru memadai, sedangkan daerah lainnya masih kekurangan guru sekitar 28 orang.

Menerapkan program pendidikan berbasis IT di semua jenjang, Disdiksu telah melakukan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan terhadap guru tahun 2010, sehingga pada tahun 2012 semua guru dan semua sekolah tidak hanya mempunyai fasilitas IT tapi juga harus mampu mengoperasikannya.

"Terutama bagi guru, harus memiliki laptop karena pemerintah saat ini sangat menghargai pendidik yang profesional dengan adanya program sertifikasi," tambahnya.

google.news